Loka Penataan Ruang Laut Sorong Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

Menata Ruang Laut untuk Masa Depan yang Berkelanjutan.

Loka Penataan Ruang Laut Sorong merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang penataan ruang laut yang melaksanakan fasilitasi dan dukungan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pembinaan penataan ruang laut.

Mengenal LPRL Sorong Lihat Layanan
Ilustrasi perairan laut dan pesisir wilayah kerja LPRL Sorong di Papua Barat Daya
TENTANG INSTANSI

Profil LPRL Sorong

Mengenal Loka Penataan Ruang Laut Sorong.

Dasar Hukum Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2025
Induk Eselon I Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Kedudukan Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut.

Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut dipimpin oleh Kepala UPT PRL dan terdiri atas dua klasifikasi, yaitu Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) dan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL). Klasifikasi tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPRL Sorong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan serta peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta pembinaan penataan ruang laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MANDAT ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2025.

  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi serta dukungan penyelenggaraan penataan ruang laut.

  2. Dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut.

  3. Dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

  4. Dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, serta alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

  5. Dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

  6. Dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

  7. Fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

  8. Fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan, dan perwujudan rencana tata ruang serta rencana zonasi.

  9. Dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut.

  10. Dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut.

  11. Fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut.

  12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan ruang laut.

  13. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Ikon Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR PELAYANAN KEAHLIAN

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

JANGKAUAN PELAYANAN

Satuan Pelayanan dan Wilayah Kerja

Pada Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut dibentuk satuan pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan pelayanan merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala UPT PRL.

UPT Lokasi Satuan Pelayanan Wilayah Kerja
Loka Penataan Ruang Laut Sorong, Papua Barat Daya Ambon Provinsi Maluku dan Maluku Utara
Loka Penataan Ruang Laut Sorong, Papua Barat Daya Merauke Provinsi Papua Selatan
Loka Penataan Ruang Laut Sorong, Papua Barat Daya Sorong Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya
Peta Wilayah Kerja LPRL Sorong berdasarkan Lampiran VI Permen KP Nomor 29 Tahun 2025
Wilayah Kerja LPRL Sorong berdasarkan Lampiran VI Permen KP Nomor 29 Tahun 2025.
PELAYANAN PUBLIK

Layanan LPRL Sorong

LPRL Sorong menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan teknis terkait penataan ruang laut untuk mendukung masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ikon Konsultasi Perizinan KKPRL

Konsultasi Perizinan KKPRL

Diskusi mendalam untuk membahas berbagai informasi seputar perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Ikon Asistensi Perizinan KKPRL

Asistensi Perizinan KKPRL

Pendampingan teknis terkait proses pengurusan perizinan KKPRL.

Ikon Konsultasi Laporan Tahunan

Konsultasi Laporan Tahunan

Layanan konsultasi dalam penyusunan Laporan Tahunan KKPRL.

Akses Layanan